"Insentif" Rp 10 juta itu merupakan biaya pengganti hanya untuk mereka yang belum mendapatkan rumah dinas. Di antara anggota DPR periode 2014-2019 ada anggota parlemen periode lalu, bahkan berperiode-periode berturut-turut.
"Sampai Desember (2014, rumah dinas) belum bisa ditempati. Anggota (yang belum dapat rumah dinas) dapat uang pengganti akomodasi sekitar Rp 10 juta-an," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Desember 2014 merupakan tenggat waktu terakhir pengosongan rumah dinas bagi para anggota DPR periode 2009-2014 yang tak terpilih lagi menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Menurut Dede, nominal tersebut sudah sangat memenuhi kebutuhan menyewa tempat tinggal maupun transportasi selama sebulan.
"Bisa jadi (uangnya untuk) menyewa apartemen, kalau nyewa kos-kosan paling cuma Rp 2 juta," ujar Dede. Namun, dia tak menjelaskan juga rencana pemakaian uang "tambahan" yang didapatkannya tersebut.
Mobil dinas dan gaji anggota DPR
Sementara itu, Dede tak menjawab gamblang saat ditanya soal fasilitas mobil dinas yang akan diterima oleh para anggota DPR ini. Dia hanya mengatakan mobil dinas itu harus aman dan menunjang kinerja.
"Parameter kenyamanan kan beda-beda, saya suka Jeep, kalau ibu-ibu cenderung suka sedan. Standarnya bukan pada jenis, tapi harus dilihat juga sisi penghematan anggarannya," ucap Dede.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan tak ada penambahan fasilitas apapun untuk anggota DPR periode 2014-2019. Ia pastikan, semua fasilitas dan tunjangan untuk anggota DPR baru itu sama dengan anggota DPR periode lima tahun sebelumnya.
Menurut Winantuningtyastiti, tiap anggota DPR akan mendapat gaji pokok Rp 4,2 juta per bulan. Di luar itu, ada juga tunjangan untuk keluarga, tunjangan pembayaran listrik, kesehatan, dan lainnya. Jika ditotal, sebut Winantuningtyastiti, penghasilan tiap anggota DPR per bulan berkisar antara Rp 58 juta hingga Rp 60 juta.
Sekretariat Jendral DPR, imbuh Winantuningtyastiti, juga menyediakan fasilitas rumah dinas, ruang kerja, dan uang muka pembelian mobil setara mobil Toyota Innova, bagi setiap anggota DPR periode 2014-2019. Nilai nominalnya tak lebih dari Rp 150 juta.
"Jadi mohon maaf, tidak ada penambahan fasilitas untuk anggota DPR yang baru. Semua sama, termasuk bantuan untuk uang muka pembelian mobil," ucap Win.
Data Fitra
Sementara itu, beberapa waktu lalu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir rincian pendapatan anggota DPR, yaitu sebagai berikut:
Penghasilan
- Gaji pokok Rp 4,2 juta
- Tunjangan suami istri Rp 420.000
- Uang paket Rp 2 juta
- Tunjangan jabatan Rp 9,7 juta
- Tunjangan PPH Pasal 21 Rp 1.594.345
Potongan-potongan
- Iuran wajib 10 persen Rp 462.000
- Pajak penghasilan PPH Rp 1.594.345
- Total potongan Rp 2.056.345
Penerimaan lain-lain:
- Tunjangan listrik dan telepon Rp 5,5 juta
- Tunjangan peningkatan komunikasi intensif Rp 14,14 juta
- Tunjangan kehormatan alat kelengkapan dewan Rp 3,72 juta
- Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan Rp 7,5 juta
- Tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat Rp 8,5 juta
- Tunjangan peningkatan fungsi legislasi Rp 5 juta
- Tunjangan peningkatan fungsi anggaran Rp 5 juta
Jumlah 49.360.000 itu dipotong dengan macam-macam pajak Rp 6.579.000 sehingga penerimaan bersih lain-lain ini menjadi Rp 42,781 juta
Penjumlahan dari penghasilan bersih dan penerimaan bersih lain-lain tersebut, mendapati Rp 15,858 juta ditambah Rp 42,781 juta sebagai pendapatan yang dibawa pulang ke rumah alias take home pay senilai Rp 58,639 juta
Sumber
